Terdapat 21 perguruan tinggi negeri yang menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2021. Anugerah ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat, berkaitan keterbukaan Info kepada publik. Selain 21 perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga menerima anugerah sebagai badan publik yang informatif.
Universitas Airlangga
Universitas Negeri Padang
Universitas Padjadjaran
Universitas Gadjah Mada
Universitas Indonesia
Institut Pertanian Bogor
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Universitas Negeri Malang
Universitas Islam Negeri Walisongo
Universitas Syiah Kuala
Universitas Brawijaya
Universitas Bangka Belitung
Universitas Negeri Yogyakarta
Universitas Jenderal Soedirman
Universitas Udayana
Universitas Sriwijaya
Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Sumatera Utara
ISBI Bandung
Universitas TidarUniversitas Bangka Belitung (UBB) kembali memperoleh kabar gembira, dikarenakan pada tahun 2022 ini dapat memperoleh penghargaan sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) kategori informatif di dalam ajang anugerah keterbukaan Info publik yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).
Pada tahun sebelumnya, UBB juga sukses jadi PTN informatif bersama dengan nilai 92,37. Sedangkan pada tahun ini kembali memperoleh penghargaan selanjutnya bersama dengan terdapatnya peningkatan nilai sebanyak 3 poin jadi 95,42
Handoko yang juga Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat memberi catatan atas hasil Monev 2022, bahwa meskipun Badan Publik yang mencapai predikat informatif meningkat namun tetap terdapat kelemahan-kelemahan mendasar berkaitan ketersediaan dokumen atau Info yang masuk kategori tersedia tiap-tiap saat. “ Banyak Badan Publik yang tetap menunjukkan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa sebagai Info dikecualikan, lemah dasar hukum di dalam pengecualian Info dan atau tidak terkoordinasinya mekanisme layanan informasi” tegas mantan aktivis 98 yang juga alumni GMNI ini https://www.papernower.com/.
Oleh dikarenakan itu, tambahnya, para pimpinan Badan Publik tidak kembali semata mengejar predikat informatif namun mesti membenahi mekanisme layanan informasinya juga membicarakan kembali Info atau dokumen-dokumen yang seharusnya kategori terbuka namun dinyatakan dikecualikan.
Penghargaan ini sendiri merupakan suatu ajang bergengsi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dimana hampir semua lembaga pemerintahan ikuti ajang tersebut. Anugerah ini diberikan sesudah diselenggarakan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Badan Publik Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri dan Partai Politik.
Adanya pencapaian keberhasilan tersebut, Rektor UBB, Ibrahim sekaligus sebagai atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyampaikan bahwa pada prinsipnya tentu kami bersyukur memperoleh kategori informatif, sebagaimana bahwa kategori
ini adalah sebuah pemeringkatan tertinggi di dalam pemeringkatan keterbukaan Info oleh KIP dan ini adalah tahun ke dua UBB memperoleh kategori informatif ini.
“Dari segi pemeringkatan belum banyak kategori perguruan tinggi yang masuk informatif, baru tersedia 25 universitas diseluruh Indonesia yang masuk di dalam klaster informatif dan UBB adalah satu diantaranya. Selain itu, pada dasarnya penganugerahan ini merupakan sebuah proses untuk kami menegaskan bahwa Info publik cukup dibuka sesuai bersama dengan keputusan perundang-undangan,” ungkapnya.
Dirinya menyatakan, di dalam proses penilaiannya tentu kami melewati berbagai step diantaranya adalah monitoring dari tim dan assesment pada penilaian dan kemudian adalah pembinaan. “Saya pikir ini adalah hasil kerja keras teman-teman di universitas untuk mencukupi semua indikator yang dibutuhkan dan kedepannya kami dapat konsisten mencukupi berbagai indikator yang diminta dan ini juga dapat konsisten kami pertahankan,” ujarnya.
Beberapa Perguruan Tinggi Kembali Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
Sementara sambutan dan pembukaan disampaikan oleh Donny Yoesgiantoro selaku Ketua Komisioner Komisi Informasi Pusat. Keterbukaan Info publik merupakan perihal yang esensial, fundamental, dan merupakan prinsip good governance dan clean governance. Dan penganugerahan ini untuk tidak dimaknai sebagai kompetisi, namun sebagai usaha bersama-sama untuk menaikkan dan memajukan keterbukaan Info publik.
Penanggungjawab (PJ) Monev KI Pusat Handoko Agung Saputro menyampaikan bahwa berlangsung peningkatan vital pada pelaksanaan Anugerah Monev tahun 2022, dikarenakan terdapat 122 BP sukses jadi Informatif dari tujuh kategori BP. “Capaian BP Informatif sebanyak seratus duapuluh dua itu udah melampaui obyek rancangan pembangunan jangka menengah nasional dari Bappenas, yaitu sebanyak sembilanpuluh delapan BP Informatif,” katanya menjelaskan.
Rektor juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang udah melaksanakan proses input data, perbaikan, wawancara dan ini adalah kerjasama tim yang dibentuk secara tertentu untuk mencukupi kriteria yang diminta KIP. Sedangkan Ketua PPID UBB, Dwi Haryadi, mulai bersyukur atas perolehan kembali jadi PT bersama dengan kategori informatif pada tahun ini.
“Alhamdulillah tahun ini UBB kembali mencapai anugerah sebagai Kampus Informatif dari KIP sebagaimana juga udah kami mencapai tahun lalu. Artinya, kami bisa mempertahankan sebagai Kampus informatif meskipun di tahun ini tersedia banyak perubahan indikator penilaian,” ungkapnya. Ketua PPID sekaligus Warek III selanjutnya juga menambahkan, dirinya mulai bangga bahwa tidak cuma dapat menjaga namun juga tersedia kenaikan nilai dari tahun sebelumnya 92, 37, tahun ini dapat nilai 95,42.
“Disatu segi kami bersyukur dan disisi yang lain jadi penyemangat tim PPID UBB untuk dapat menjaga di tahun depan bersama dengan hasil nilai yang lebih baik dikarenakan keterbukaan Info merupakan keperluan publik yang jadi kewajiban badan publik juga UBB sebagai PTN. Terimakasih membuat semua tim PPID UBB dan pelaksana atas kerjasamanya memperoleh anugerah ini,” tutupnya.
Dalam sambutannya mewakili Wakil Presiden RI, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa Indonesia mesti memajukan demokrasi yang insklusif, adil dan akuntabel bersama dengan utamakan kepentingan semua warga negara, memperkuat keragaman budaya serta mendorong akses Info untuk membantu keterbukaan Info publik yang merupakan satu ciri dan proses pemerintahan yang demokratis.
Sebagai puncak dari kronologis acara Monev Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik tahun 2022, acara penganugerahan ini merupakan wujud apresiasi dari Komisi Informasi (KI) Pusat atas prinsip Badan Publik di dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di lembaga masing-masing.
“Demokrasi yang berkembang di Indonesia memberi jaminan atas partisipasi publik di dalam menyita keputusan di dalam hajat hidup orang banyak. Akses Info merupakan anggota penting di dalam menegaskan partisipasi publik,” ungkapnya.
Mahfud MD mengatakan, hak Info mesti diberikan kepada tiap-tiap orang dan tiap-tiap lembaga publik mesti terbuka untuk memberikan informasi. Selain itu, dia berpesan kepada para peraih penghargaan terkecuali tersedia keputusan KIP tentang keterbukaan Info ini supaya betul-betul diperhatikan.
“Pengalaman saya ketika sebelum jadi Menkopulhukam, saya banyak mendapat laporan bahwa penduduk sulit mendapat akses Info di institusi-institusi tertentu bersama dengan alasan rahasia dan lain sebagainya. Padahal udah tersedia keputusan mana yang berupa rahasia ataupun boleh diberikan informasinya,” pesannya.
Penanggungjawab (PJ) Monev Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro menyampaikan bahwa berlangsung peningkatan vital pada pelaksanaan Anugerah Monev tahun 2022, dikarenakan terdapat 122 BP sukses jadi Informatif dari tujuh kategori badan publik (BP).
Laporan Pelaksanaan Kegiatan disampaikan oleh Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Nunik Purwanti. Beliau menyampaikan bahwa di dalam monev tahun 2022 ini, 122 badan publik mencapai kategori informatif, dari keseluruhan keseluruhan 372 badan publik. Hal ini melebihi obyek dari RPJMN, yaitu tersedia 98 badan publik yang mencapai kategori Informatif.
“Capaian BP Informatif sebanyak seratus dua puluh dua itu udah melampaui obyek rancangan pembangunan jangka menengah nasional dari Bappenas, yaitu sebanyak Sembilan puluh delapan BP Informatif,” katanya. Menurutnya, pada 2021 sebanyak 84 BP Informatif kemudian Bappenas RI targetkan 98 BP Informatif di 2022, namun obyek itu terlampaui jauh hingga 122 BP Informatif.